julianda rosyadi

Pada suatu sore di Juni 1973, seorang perwira tinggi kepolisian Hong Kong bernama Peter Fitzroy Godber diam-diam kabur ke Inggris lewat jalur khusus Bandara Kai Tak untuk menghindari penyelidikan terhadap dirinya. Uniknya, perkara yang membuatnya melarikan diri saat itu bukan kasus suap. Tidak ada amplop yang tertangkap tangan, tidak ada saksi yang berani bersuara, dan tidak ada pula rekaman transaksi di meja kerja.

Godber tersudut oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana: aritmetika.

Penyelidik menemukan rekeningnya di berbagai negara menyimpan sekitar 4,3 juta dolar Hong Kong, hampir enam kali lipat total seluruh gaji resminya sejak bergabung di kepolisian pada 1952. Bahkan seandainya ia hidup tanpa makan, tanpa membayar sewa rumah, dan menabung setiap sen gajinya selama dua puluh satu tahun, angkanya tetap tak pernah bertemu.

Dari skandal aritmetika itulah Hong Kong berubah. Setahun kemudian, pada 1974, lahir Independent Commission Against Corruption (ICAC) dengan satu senjata hukum yang tajam: pejabat publik yang kekayaannya melonjak jauh melampaui penghasilan sahnya wajib menjelaskan asal-usul harta itu. Jika ia gagal memberi penjelasan yang masuk akal, ketimpangan angka itu sendiri sudah cukup menjadi perkara pidana.

Dalam kamus hukum internasional, prinsip ini dikenal sebagai illicit enrichment, peningkatan kekayaan secara tidak sah. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menuliskannya secara khusus dalam Pasal 20 Konvensi Antikorupsi (UNCAC).

Pertanyaannya sederhana: jika aritmetika yang sama hari ini terjadi di depan mata kita sendiri, mengapa hukum kita masih memilih menunggu keajaiban tangkap tangan?

Indonesia sebenarnya bukan negara yang asing terhadap gagasan ini. Kita sudah meratifikasi UNCAC lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dua dekade telah berlalu sejak tanda tangan itu dibubuhkan. Namun hingga hari ini, illicit enrichment tak kunjung hidup sebagai delik mandiri, baik di Undang-Undang Tipikor maupun di KUHP baru kita.

Akibatnya terasa agak ironis. Kita punya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang rapi secara administratif. Publik bisa melihat deretan rumah mewah, kendaraan berharga miliaran, atau saldo rekening yang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ketika publik bertanya dari mana semua itu berasal, hukum kita kerap kehabisan napas.

Selama penegak hukum masih dipaksa membuktikan kejahatan asal (predicate crime). Siapa menyuap siapa, di ruang mana, dan untuk proyek apa. Koruptor modern selalu satu langkah di depan. Korupsi hari ini jarang lagi berlangsung lewat koper uang di lobi hotel. Ia bergerak sunyi lewat rekening pinjaman nama, perusahaan cangkang, hingga aset di luar negeri. Mengandalkan operasi tangkap tangan saja membuat negara selalu datang terlambat: sesekali pelaku tertangkap, tetapi sebagian besar lolos tanpa bekas.

Tentu saja, keberatan terhadap illicit enrichment bukan tanpa alasan. Para ahli hukum sering mengingatkan risiko bergesernya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) akibat beban pembuktian terbalik (reverse onus). Ada pula kekhawatiran yang sangat masuk akal: bagaimana jika pasal ini disalahgunakan menjadi alat pukul politik untuk membungkam lawan kekuasaan?

Kekhawatiran itu sah. Kebijakan publik memang jarang menawarkan pilihan yang sempurna; kita selalu bergerak di ruang trade-off.

Namun, obat bagi risiko penyalahgunaan bukanlah membiarkan hukum tetap buta terhadap angka. Obatnya adalah pagar pengaman yang ketat. Penerapan illicit enrichment dapat dibatasi hanya bagi penyelenggara negara, dengan ambang batas lonjakan harta yang jelas, audit independen yang transparan, serta ruang penuh bagi pejabat untuk membuktikan bahwa hartanya berasal dari warisan, usaha sah sebelum menjabat, atau investasi yang legal. Bagi pejabat yang bersih, menjelaskan asal-usul kekayaan bukanlah ancaman. Ia hanya soal membuka catatan.

Lagi pula, korupsi tidak hanya menggerogoti kas negara; ia merusak rasa keadilan yang menopang kepercayaan publik. Ketika warga biasa dikejar petugas pajak hingga ke rupiah terakhir sementara pejabat dengan harta tak masuk akal melenggang tanpa penjelasan, yang retak bukan sekadar anggaran, melainkan kontrak sosial republik ini.

Hong Kong belajar dari Peter Godber setengah abad lalu bahwa hukum tak boleh kalah oleh kejahatan yang pandai menyembunyikan jejak. Suap bisa disamarkan, saksi bisa dibungkam, tetapi kekayaan yang melonjak tanpa asal-usul selalu meninggalkan angka di atas kertas.

Kita tidak selalu perlu menunggu transaksi gelap tertangkap basah. Kadang, yang dibutuhkan republik ini hanyalah keberanian untuk mempercayai aritmetika.


Referensi:

  1. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong. Landmark Case: The Godber Case (1973–1975). https://www.icac.org.hk/icac/landmarkcase/godber/eng/index.html
  2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). United Nations Convention against Corruption (UNCAC) — Article 20 (Illicit Enrichment). https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
  3. JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40161/uu-no-7-tahun-2006
  4. World Bank & UNODC Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative (Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T.). On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/dcbcd06a-6377-53c4-af85-c8c908e98029
  5. Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK RI. Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/implementasi-dan-pengaturan-illicit-enrichment-peningkatan-kekayaan-secara-tidak-sah-di-indonesia

Leave a Reply