Alat audit kecerdasan buatan bernama Nemesis beberapa waktu yang lalu mengungkap berbagai anomali pengadaan barang pemerintah. Keberhasilan ini bertumpu pada ketersediaan data publik di sistem pengadaan yang terbuka. Pemerintah pada dasarnya tidak membuat dasbor analitik khusus untuk publik. Mereka sekadar menyediakan data mentahnya saja. Logika penyediaan data terbuka ini sangat mungkin diterapkan pada tata kelola aset negara.
Pengelolaan aset negara kerap menjadi titik lemah birokrasi saat ini. Rumah dan kendaraan dinas sering menjadi temuan berulang lembaga pemeriksa. Banyak aset dikuasai oleh pihak yang tidak lagi berhak secara hukum. Pensiunan atau ahli waris kerap menghuni rumah dinas tanpa izin sah. Negara akhirnya menanggung kerugian operasional akibat beban tunjangan ganda dan penyalahgunaan aset fisik.
Pemerintah tidak perlu repot membangun dasbor pemantauan aset yang rumit bagi warga. Solusinya adalah mempublikasikan data daftar aset secara terbuka seperti data Rencana Umum Pengadaan di sistem kementerian. Publik hanya membutuhkan akses ke data mentah dari sistem manajemen aset yang sudah ada. Data ini cukup memuat identitas aset, titik koordinat, dan status izin. Sistem pemerintah cukup berfungsi sebagai penyedia basis data dasar.
Strategi utamanya adalah menyusun amanat transparansi rincian data aset tersebut secara formal. Proses pengamanatan kebijakan ini sama sekali tidak perlu diumumkan secara heboh kepada publik. Aturan keterbukaan ini cukup disisipkan secara tenang ke dalam regulasi administratif internal. Publik akan bergerak otomatis setelah payung hukumnya berlaku dan datanya terbuka. Penggiat teknologi sipil akan merakit algoritma mandiri untuk mengaudit data tersebut.
Gagasan transparansi ini tentu tetap mematuhi aturan pelindungan data pribadi. Basis data publik tidak perlu menampilkan nama lengkap penghuni aset terkait. Keterangan status kepegawaian dan validitas izin sudah cukup untuk mencari anomali di lapangan. Keterbukaan data mentah melalui regulasi yang senyap ini adalah kunci utamanya. Partisipasi warga yang mengolah data terbuka tersebut akan mengamankan aset negara secara efektif.
Leave a Reply