Di dunia usaha, suap jarang sekali disebut suap. Ia punya banyak nama yang jauh lebih sopan: “uang terima kasih”, “komisi koordinasi”, atau sekadar “biaya pengawalan”. Karena tidak ada uang negara yang tersentuh dan tidak ada tanda tangan pejabat di atas kuitansi, banyak dari kita menganggapnya urusan dapur perusahaan belaka.

Sampai saya membaca laporan tahunan badan antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Di negara yang kerap dijadikan kiblat birokrasi bersih itu, hampir sembilan dari sepuluh kasus korupsi yang diselidiki, dari 86 persen pada 2023, naik ke 91 persen pada 2024, lalu tetap bertahan di atas 90 persen pada 2025, justru terjadi di sektor swasta. Pelakunya bukan pegawai negeri, melainkan manajer pengadaan, kontraktor, dan eksekutif perusahaan di sektor konstruksi, manufaktur, hingga logistik.
Korupsi ternyata tidak pernah berhenti di pintu kantor pemerintah.
Sejak Adam Smith menulis tentang mekanisme pasar dua setengah abad lalu, kita diajarkan satu keyakinan sederhana: barang terbaik dengan harga paling efisien akan menang. Dalam kenyataan, hukum pasar itu bisa lumpuh tanpa perlu satu pun birokrat ikut campur. Cukup seorang manajer pengadaan perusahaan swasta menerima “uang terima kasih” dari pemasok bahan baku yang harganya lebih mahal dan mutunya lebih rendah.
Di atas kertas, tidak ada sepeser pun uang APBN yang bocor. Namun dalam ekonomi, biaya pelicin tidak pernah benar-benar menguap. Ia menyusup ke dalam ongkos produksi, merembes ke rantai distribusi, lalu berakhir sebagai pajak gelap yang diam-diam kita bayar di kasir. Kadang ia bersembunyi di balik harga bahan bangunan, di lain waktu menyelinap ke tarif logistik atau ongkos obat yang kian mahal.
Di sinilah saya kerap merasa ada yang janggal. Jika suap antar-swasta sama-sama memungut pajak gelap dari kantong warga dan merusak persaingan sehat, mengapa hukum antikorupsi kita masih bertindak seolah korupsi hanya milik pegawai negeri?
Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) sebenarnya sudah lama melihat celah ini. Pasal 21 konvensi tersebut mendorong setiap negara untuk memidanakan suap di sektor swasta (bribery in the private sector), baik bagi pihak yang memberi maupun yang menerima keuntungan tidak semestinya demi melanggar kewajiban jabatannya. Indonesia pun sudah meratifikasi UNCAC lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Dua dekade telah lewat sejak tanda tangan itu dibubuhkan. Namun hingga hari ini, Undang-Undang Tipikor kita masih mengunci delik suap pada kehadiran penyelenggara negara atau kerugian keuangan negara, sementara KUHP baru pun belum menutup ruang kosong tersebut secara tuntas. Akibatnya mudah ditebak. Selama tidak ada pejabat publik di dalam ruangan, praktik kickback bernilai miliaran antar-perusahaan kerap melenggang bebas. Paling jauh ia selesai dengan pemecatan diam-diam di tingkat internal atau sengketa perdata yang tak pernah menyentuh akar persoalannya.
Masalahnya, kekosongan hukum ini tidak hanya menyisakan lubang di buku undang-undang. Ia pelan-pelan menggerus daya saing kita sendiri. Di saat Indonesia sedang memburu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menempuh proses aksesi keanggotaan OECD, para investor global membaca pasar dengan kacamata yang jauh lebih ketat. Di Inggris, misalnya, UK Bribery Act 2010 bukan hanya memidanakan suap antar-swasta, melainkan juga menghukum korporasi yang lalai mencegah penyuapan (failure to prevent bribery). Bagi investor yang terbiasa tunduk pada standar seperti itu, pasar yang membiarkan suap swasta tampak seperti arena dengan pajak gelap yang tak bisa dihitung risikonya. Yang menang di sana bukanlah perusahaan yang paling inovatif, melainkan yang paling lihai bermain di bawah meja. Perlahan, perusahaan jujur tersingkir, sementara ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) kian mengeras.
Saya memahami mengapa sebagian pelaku usaha merasa waswas mendengar wacana ini. Dunia bisnis memang tidak bekerja sekaku birokrasi. Ada jamuan makan siang dengan klien, ada diskon dagang, ada pula komisi pemasaran yang sah. Jangan sampai niat memberantas suap justru menyeret negara terlalu jauh ke ruang rapat swasta dan mengkriminalisasi interaksi bisnis yang lumrah. Jika garisnya kabur, dunia usaha bisa membeku karena takut melangkah.
Di titik inilah rancang bangun hukum diuji. Pasal 21 UNCAC, juga praktik di Singapura dan Inggris, sesungguhnya sudah memasang batas yang terang. Yang dikejar bukanlah keramahtamahan bisnis (hospitality) yang wajar dan dicatat terbuka, melainkan pemberian keuntungan tidak semestinya (undue advantage) secara diam-diam agar seseorang mengkhianati kewajiban fidusianya (breach of duty). Bahkan dalam rezim hukum Inggris, korporasi yang telah membangun sistem kepatuhan yang memadai (adequate procedures) justru terlindungi secara hukum. Aturan main yang jelas tidak mematikan bisnis; ia justru melindungi pebisnis yang bekerja jujur.
Singapura paham betul bahwa membersihkan birokrasi saja tidak cukup untuk menjaga kewarasan pasar. Korupsi di kantor pemerintah menggerogoti APBN. Korupsi di ruang rapat swasta memungut pajak gelap dari setiap transaksi kita sehari-hari.
Selama pasal suap sektor swasta belum kita adopsi, “uang terima kasih” itu akan terus berganti nama, sementara pajak gelapnya tetap jatuh di meja kasir dan dibayar oleh kita semua.
Referensi:
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Article 21 (Bribery in the private sector). https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
- JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40161/uu-no-7-tahun-2006
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. KPK Dorong Reformasi UU Tipikor untuk Dukung Aksesi Indonesia ke OECD. https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-reformasi-uu-tipikor-untuk-dukung-aksesi-indonesia-ke-oecd
- Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore. Annual Corruption Statistics & Press Releases (2023-2025). https://www.cpib.gov.sg/press-room/effective-enforcement-and-collective-action-key-to-keeping-singapore-corruption-free/
- UK Parliament & Ministry of Justice. Bribery Act 2010 (Sections 1, 2, & 7) dan Bribery Act 2010 Guidance. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf | https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance

Leave a Reply