PNS, Korupsi, dan Utang

Tulisan ini tidak akan dibutuhkan semua orang. Bahkan bagi sebagian orang, tulisan ini hanyalah tumpukan kalimat-kalimat klise. Namun bagaimanapun, sekali tulisan ini ditulis, dia akan menemukan sendiri jiwa-jiwa yang cocok dengannya. Andakah?

Saya tergelitik menulis ini setelah seorang kawan yang selama ini menyatakan tidak tertarik menjadi PNS, tiba-tiba mengirim DM di Instagram, “Ikut (tes) CPNS worth it gak, Jul?” Dari sekian banyak pilihan jawaban, saya memilih menjawab, “Wah itu sangat tergantung perspektif masing-masing. Bagaimana lingkungan yang bakal dimasuki dan setelah masuk nanti mau apa.”

PNS

Ayah dan Ibu saya PNS. Dari situ saya tahu, seberapa banyak yang akan didapat dari pekerjaan ini. Apa yang didapat tidak akan cukup untuk hidup yang banyak dimimpikan anak muda. Tapi sangat cukup untuk sekadar hidup di kelas menengah. Agak berbahaya kalau yang masuk PNS punya nafsu besar untuk mencari-cari pundi uang dari pekerjaan ini. Berikut beberapa bahaya yang mungkin terjadi.

Korupsi

Lingkungan PNS saat ini masih membuka peluang untuk korupsi meskipun sudah banyak pintu yang berusaha ditutup. Usaha menutup pintu-pintu akan sia-sia jika kemudian generasi yang selanjutnya masuk justru punya kecenderungan membukanya. Pungli di loket-loket layanan hampir telah hilang sepenuhnya. Istilah uang pelicin mulai jarang terdengar jelas. Hanya saja tantangan selanjutnya justru lebih berat. Pungli dan uang pelicin jelas mudah disepakati sebagai tindak korupsi, mudah dibuktikan pula di hadapan hukum. Berbeda dengan nota kosong, jam lembur fiktif, LPJ fiktif, perjalanan dinas fiktif, sampai deal sama pemborong. Secara formil, semua itu legal di depan hukum. Audit? Lewat.

Kasus nota kosong, barangnya ada, harganya dinaikkan sedikit, laporan aman.

Lembur fiktif? Jam 5 pulang kerja, nikmati waktu bersama keluarga, jam 7 makan malam bersama di luar, sebelum pulang ke rumah, mampir ke kantor sebentar, absen lembur. Ada? Adaaaa. Laporan lembur aman. Legal. Ada juga yang santai saja di kantor, menikmati fasilitas, sebelum pulang absen lembur dulu, kerjaan nihil. Ada.

Semuanya secara legal bisa dibuktikan. Aman. Mau berdebat soal moral? Tidak akan didengar.

Belum lagi soal korupsi waktu. Makanya saya pribadi selalu setuju kalau teman-teman yang usahanya di luar PNS sudah mengambil banyak sekali waktu dan perhatiannya untuk resign saja. Namun, selagi masih bisa bagi waktu dan perhatian, it’s okay, daripada nyari yang fiktif.

Utang

Selain agak ringan, bahaya yang satu ini tidak berbahaya bagi semua orang. Tidak semua utang statusnya haram. Tidak semua agama mengharamkan riba. Tidak semua orang beragama Islam. Yaiyalah.

Utang berbahaya bagi orang yang menjadikannya opsi kedua selain korupsi untuk memenuhi nafsunya. Utang dulu gampang, nanti dicicil pakai uang perjalanan dinas, uang lembur, nota kosong, atau deal sama pemborong. Na’udzubillah.

Selain kemungkinan seperti itu, adapula semboyan yang terkenal di kalangan PNS, “tidak bisa punya apa-apa kalau PNS tidak ngutang.” Meskipun sudah banyak kawan yang berusaha membuktikan sebaliknya, banyak pula yang sudah terbukti, entah karena memang kaya dari lahir atau memang savingnya super kenceng, saya pribadi memilih mengambil mindset dasar “siap tidak memiliki apa-apa”. Sambil tetap berusaha, tentunya, karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga.

Di titik ini saya berharap, siapapun yang ingin jadi PNS bolehlah menjadikan ini pekerjaan utama, namun bukan jumlah uang yang jadi tujuan utamanya. Semoga pula, generasi selanjutnya dari abdi negara ini membawa perubahan ke arah yang makin baik.