BOOKMARKED LAWS

Halaman ini saya dedikasikan sebagai tempat untuk peraturan perundang-undangan yang telah saya beri bookmark. Menurut saya, bookmark sangat diperlukan saat ini karena tren perundang-undangan terbaru: omnibus. Di level undang-undang, memang baru satu produk hukum yang disebut sebagai omnibus. Namun, di level bawahnya, dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan lain di bawahnya, tren yang sama juga sedang terjadi. Perkembangan tren ini di level bawah akan lebih masif karena dipegang masing-masing Kementerian atau direktorat di bawahnya.

Efek dari tren ini adalah aturan akan semakin sedikit, namun semakin tebal. Dalam konteks ini, bookmark akan membantu kita membuka bagian tertentu dari peraturan dengan satu kali klik. Manfaat lain dari adanya bookmark adalah memberi gambaran besar tentang apa saja yang dibahas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Saya tidak perlu membicarakan soal tren membaca peraturan dalam bentuk softcopy, kan?

Oleh karena itu, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah saya beri bookmark. Bookmark ini saya berikan dengan menggunakan aplikasi Foxit Reader, namun hasilnya dapat dibuka pada semua aplikasi pembaca pdf dengan mencari menu untuk membuka bookmark.

  1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (download)
  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (download)
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (download)
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (download)
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (download)
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (download)
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (download)
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (download)
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (download)
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (download).